Soal-soal pilihan ganda Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bab ke-7, berisikan bahan yang berbeda dengan Contoh Soal PG PKN Kelas X Semester 1 Kurikulum 2013 Beserta Jawabannya bagia ke-6 (soal nomor 51-60) yaitu ihwal Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Berikut, pola soal PKN kelas 10 semester ganjil K13 dengan kunci jawabannya, untuk siswa SMA/SMK/MA/MAK/Sederajat, dimulai dari soal nomor 61.
61. Kekuasaan tertinggi pemerintahan di Negara Indonesia ada di tangan....
a. MPR
b. DPR
c. presiden
d. rakyat
e. DPD
Jawaban: c
62. Bupati yakni kepala kawasan otonom di tingkat kabupaten yang dipilih melalui....
a. pilkada
b. pemilu
c. voting
d. musyawarah
e. rapat
Jawaban: a
63. Kepala dinas kawasan diangkat dan diberhentikan oleh kepala kawasan atas usul....
a. sekretaris DPRD
b. bupati
c. sekretaris daerah
d. DPRD
e. Mendagri
Jawaban: c
64. Undang-undang yang mengatur ihwal pemerintahan kawasan adalah....
a. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2004
b. Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2004
c. Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004
d. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004
e. Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004
Jawaban: d
65. Kebijakan otonomi darah dilatarbelakangi oleh....
a. pemerintah pusat tidak lagi dibebani memperlihatkan anggaran kepada daerah
b. daerah-daerah lebih kreatif dalam membuatkan sumber dayanya
c. terjadinya proses pemindahan kekuasaan dari pusat ke daerah
d. putera-putera kawasan sanggup berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan di daerahnya.
e. pemerintah pusat terlalu luas urusannya.
Jawaban: c
66. Undang-Undang yang mengatur ihwal Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah adalah....
a. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2004
b. Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2004
c. Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004
d. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004
e. Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004
Jawaban: e
67. Pelaksanaan otonomi kawasan berpusat di daerah.....
a. propinsi
b. kabupaten/kota
c. kota administratif
d. desa
e. ibu kota
Jawaban: b
68. Komponen-komponen pemerintah pusat adalah....
a. presiden, menteri, dan gubernur
b. presiden, DPR, dan menteri
c. presiden dan para menteri
d. presiden, ketua DPR, dan Ketua Mahkamah Agung
e. presiden, MPR, dan DPR
Jawaban: c
69. Penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada kawasan otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dinamakan.....
a. desentralisasi
b. dekonsentrasi
c. kiprah pembantuan
d. otonomi daerah
e. sentralisasi
Jawaban: a
70. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di kawasan disebut.....
a. desentralisasi
b. dekonsentrasi
c. kiprah pembantuan
d. otonomi daerah
e. sentralisasi
Jawaban: b
Lanjut ke soal nomor 71-80 => Contoh Soal PKN Kelas X Semester 1 Kurikulum 2013 Beserta Jawabannya (PG) Part-8
Berikut, pola soal PKN kelas 10 semester ganjil K13 dengan kunci jawabannya, untuk siswa SMA/SMK/MA/MAK/Sederajat, dimulai dari soal nomor 61.
61. Kekuasaan tertinggi pemerintahan di Negara Indonesia ada di tangan....
a. MPR
b. DPR
c. presiden
d. rakyat
e. DPD
Jawaban: c
62. Bupati yakni kepala kawasan otonom di tingkat kabupaten yang dipilih melalui....
a. pilkada
b. pemilu
c. voting
d. musyawarah
e. rapat
Jawaban: a
63. Kepala dinas kawasan diangkat dan diberhentikan oleh kepala kawasan atas usul....
a. sekretaris DPRD
b. bupati
c. sekretaris daerah
d. DPRD
e. Mendagri
Jawaban: c
64. Undang-undang yang mengatur ihwal pemerintahan kawasan adalah....
a. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2004
b. Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2004
c. Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004
d. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004
e. Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004
Jawaban: d
65. Kebijakan otonomi darah dilatarbelakangi oleh....
a. pemerintah pusat tidak lagi dibebani memperlihatkan anggaran kepada daerah
b. daerah-daerah lebih kreatif dalam membuatkan sumber dayanya
c. terjadinya proses pemindahan kekuasaan dari pusat ke daerah
d. putera-putera kawasan sanggup berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan di daerahnya.
e. pemerintah pusat terlalu luas urusannya.
Jawaban: c
66. Undang-Undang yang mengatur ihwal Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah adalah....
a. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2004
b. Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2004
c. Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004
d. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004
e. Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004
Jawaban: e
67. Pelaksanaan otonomi kawasan berpusat di daerah.....
a. propinsi
b. kabupaten/kota
c. kota administratif
d. desa
e. ibu kota
Jawaban: b
68. Komponen-komponen pemerintah pusat adalah....
a. presiden, menteri, dan gubernur
b. presiden, DPR, dan menteri
c. presiden dan para menteri
d. presiden, ketua DPR, dan Ketua Mahkamah Agung
e. presiden, MPR, dan DPR
Jawaban: c
69. Penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada kawasan otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dinamakan.....
a. desentralisasi
b. dekonsentrasi
c. kiprah pembantuan
d. otonomi daerah
e. sentralisasi
Jawaban: a
70. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di kawasan disebut.....
a. desentralisasi
b. dekonsentrasi
c. kiprah pembantuan
d. otonomi daerah
e. sentralisasi
Jawaban: b
Lanjut ke soal nomor 71-80 => Contoh Soal PKN Kelas X Semester 1 Kurikulum 2013 Beserta Jawabannya (PG) Part-8
Advertisement