Bila Anda memakai Kurikulum KTSP, silahkan baca goresan pena admin sebelumnya yaitu Contoh Soal UTS PKN Kelas X Semester 1 Beserta Jawabannya (PG dan Essay), alasannya goresan pena yang sedang Anda baca ini ditujukan untuk kurikulum 2013 atau K13. Ada sekitar 50 soal (40 PG+10 Essay) yang sanggup Anda pelajari dan jadikan referensi sebelum menghadapi UTS/PTS(Penilaian Tengah Semester) yang sesungguhnya.
Soal-soal UTS/Mid Semester PKN, berisikan materi soal perihal Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara dan soal PKN perihal Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah Negara, Warga Negara, Agama dan Pertahanan.
Berikut, referensi soal UTS PKN kelas 10 semester satu K13 dengan kunci jawabannya untuk siswa SMA/MA/SMK/MAK/Sederajat sesuai Permendikbud No. 24 Tahun 2016.
1. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berada di bawah koordinasi menteri....
a. Kesehatan
b. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
c. Koordinator Bidang Perekonomian
d. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
e. Lingkungan Hidup
Jawaban: a
2. Menurut Zul Afdi Ardian, pada hakikatnya pembagian kekuasaan sanggup dibagi dalam dua cara, yaitu secara....
a. vertikal dan horizontal
b. sentralisasi dan desentralisasi
c. legislatif dan eksekutif
d. legislatif dan yudikatif
e. direktur dan yudikatif
Jawaban: a
3. Kekuasaan untuk menciptakan undang-undang disebut kekuasaan....
a. yudikatif
b. eksekutif
c. legislatif
d. parlementer
e. presidensial
Jawaban: c
4. Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang disebut kekuasaan....
a. yudikatif
b. eksekutif
c. legislatif
d. parlementer
e. presidensial
Jawaban: b
5. Landasan aturan kementerian Negara Republik Indonesia adalah....
a. pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945
b. pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945
c. pasal 19 Undang-Undang Dasar 1945
d. pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945
e. pasal 21 Undang-Undang Dasar 1945
Jawaban: a
6. Di bawah ini yang merupakan kementerian yang mengatur urusan pemerintahan yang nomenklatur/nama kementeriannya secara tegas disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah....
a. Kementerian Hukum dan HAM
b. Kementerian Keuangan
c. Kementerian Perindustrian
d. Kementerian Pertahanan
e. Kementerian Dalam Negeri
Jawaban: d
7. Lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurusi problem kependudukan dan keluarga berencana yaitu....
a. ANRI
b. BKKBN
c. BKPN
d. BMKG
e. BIN
Jawaban: b
8. Kementrian yang bertugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya disebut....
a. Kementerian Dalam Negeri
b. Kementerian Luar Negeri
c. Kementerian Pertahanan
d. Kementerian Koordinator
e. Kementerian Hukum dan HAM
Jawaban: d
9. Di bawah ini yang bukan merupakan kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi jadwal pemerintah, yaitu....
a. Kementerian koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
b. Kementerian koordinator Bidang Perekonomian
c. Kementerian koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
d. Kementerian Kesehatan
e. Kementerian Sekretariat Negara
Jawaban: e
10. Pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bab yakni pengertian pembagian kekuasaan menurut....
a. Jimly Asshidiqie
b. Zul Afdi Ardian
c. John Locke
d. Montesquieu
e. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim
Jawaban: e
Lanjut ke soal nomor 11-20 => Contoh Soal UTS PKN Kelas X Semester 1 Kurikulum 2013 Beserta Jawaban Part-2
Soal-soal UTS/Mid Semester PKN, berisikan materi soal perihal Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara dan soal PKN perihal Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah Negara, Warga Negara, Agama dan Pertahanan.
Berikut, referensi soal UTS PKN kelas 10 semester satu K13 dengan kunci jawabannya untuk siswa SMA/MA/SMK/MAK/Sederajat sesuai Permendikbud No. 24 Tahun 2016.
1. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berada di bawah koordinasi menteri....
a. Kesehatan
b. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
c. Koordinator Bidang Perekonomian
d. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
e. Lingkungan Hidup
Jawaban: a
2. Menurut Zul Afdi Ardian, pada hakikatnya pembagian kekuasaan sanggup dibagi dalam dua cara, yaitu secara....
a. vertikal dan horizontal
b. sentralisasi dan desentralisasi
c. legislatif dan eksekutif
d. legislatif dan yudikatif
e. direktur dan yudikatif
Jawaban: a
3. Kekuasaan untuk menciptakan undang-undang disebut kekuasaan....
a. yudikatif
b. eksekutif
c. legislatif
d. parlementer
e. presidensial
Jawaban: c
4. Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang disebut kekuasaan....
a. yudikatif
b. eksekutif
c. legislatif
d. parlementer
e. presidensial
Jawaban: b
5. Landasan aturan kementerian Negara Republik Indonesia adalah....
a. pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945
b. pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945
c. pasal 19 Undang-Undang Dasar 1945
d. pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945
e. pasal 21 Undang-Undang Dasar 1945
Jawaban: a
6. Di bawah ini yang merupakan kementerian yang mengatur urusan pemerintahan yang nomenklatur/nama kementeriannya secara tegas disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah....
a. Kementerian Hukum dan HAM
b. Kementerian Keuangan
c. Kementerian Perindustrian
d. Kementerian Pertahanan
e. Kementerian Dalam Negeri
Jawaban: d
7. Lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurusi problem kependudukan dan keluarga berencana yaitu....
a. ANRI
b. BKKBN
c. BKPN
d. BMKG
e. BIN
Jawaban: b
8. Kementrian yang bertugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya disebut....
a. Kementerian Dalam Negeri
b. Kementerian Luar Negeri
c. Kementerian Pertahanan
d. Kementerian Koordinator
e. Kementerian Hukum dan HAM
Jawaban: d
9. Di bawah ini yang bukan merupakan kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi jadwal pemerintah, yaitu....
a. Kementerian koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
b. Kementerian koordinator Bidang Perekonomian
c. Kementerian koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
d. Kementerian Kesehatan
e. Kementerian Sekretariat Negara
Jawaban: e
10. Pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bab yakni pengertian pembagian kekuasaan menurut....
a. Jimly Asshidiqie
b. Zul Afdi Ardian
c. John Locke
d. Montesquieu
e. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim
Jawaban: e
Lanjut ke soal nomor 11-20 => Contoh Soal UTS PKN Kelas X Semester 1 Kurikulum 2013 Beserta Jawaban Part-2
Advertisement